Gubernur Lampung Ajak LPM Berkolaborasi Membangun Ekonomi Daerah dari Desa

Oktober 21, 2026Oktober 21, 2026 umar

WARTAPOST.CO.ID, Bandar Lampung — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mengajak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Provinsi Lampung untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dalam membangun ekonomi daerah. Langkah ini dinilai strategis mengingat arah kebijakan pembangunan daerah berfokus pada pemerataan ekonomi yang dimulai dari tingkat desa. Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal pada Acara Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Lampung, yang berlangsung di Ballroom Hotel Horison, Bandar Lampung, Rabu (21/10/2026). Dalam arahannya, Gubernur Mirza memaparkan kondisi Provinsi Lampung menjadi salah…

APBD Lampung 2027 Dibahas, Anggaran Didorong Lebih Berdampak bagi Masyarakat

Oktober 21, 2026Oktober 21, 2026 umar

WARTAPOST.CO.ID, Bandar Lampung –Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dalam rangka lanjutan pembicaraan tingkat I dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2027, di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Rabu (21/10/2026). Rapat paripurna tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembahasan Raperda APBD 2027, sekaligus ruang bagi fraksi-fraksi DPRD untuk menyampaikan masukan, pertanyaan, dan rekomendasi terhadap arah kebijakan fiskal serta prioritas pembangunan Provinsi Lampung pada tahun mendatang. Pemandangan umum…

Syafi’i : Fraksi PDI Perjuangan Soroti Postur APBD Lampung 2027, Minta Pajak Dipermudah dan Belanja Lebih Berpihak ke Rakyat

Oktober 21, 2026Oktober 21, 2026 umar

WARTAPOST.CO.ID, Bandar Lampung — Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung, A.M. Syafi’i, menyoroti sejumlah aspek penting dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2027. Mulai dari ketahanan pendapatan daerah, komposisi belanja, beban utang, pembangunan infrastruktur, hingga pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, seluruhnya dinilai harus dirancang dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan keberpihakan kepada rakyat. Hal tersebut disampaikan Syafi’i usai penyampaian pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, dalam rangka pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD Provinsi Lampung…