Komisi II DPRD Lampung Soroti Tata Niaga Gabah, Dorong Relaksasi Penerapan Perda

Bandar Lampung — Komisi II DPRD Provinsi Lampung menyoroti persoalan tata niaga gabah yang dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keseimbangan antara harga gabah di tingkat petani dan ketersediaan beras bagi masyarakat. Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki, mengatakan tata niaga gabah di Lampung sebenarnya telah memiliki regulasi. Salah satunya melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 7 Tahun 2026 yang mengatur mekanisme pengeluaran gabah dari daerah. Menurutnya, regulasi tersebut harus dijalankan secara proporsional, terutama untuk memastikan kebutuhan gabah di daerah tetap aman sebelum komoditas tersebut dipasarkan ke…

Read More

Harga Gabah Tinggi, Pelaku Usaha Minta Tata Niaga dan Perda Diperkuat

WARTAPOST.CO.ID, Bandar Lampung — Upaya menjaga stabilitas harga beras di Provinsi Lampung dinilai tidak cukup hanya dengan mengatur harga jual di tingkat konsumen. Pemerintah juga perlu memastikan harga bahan baku, khususnya gabah, tetap berada pada level yang wajar agar seluruh mata rantai perdagangan beras dapat berjalan sehat. Persoalan tersebut menjadi perhatian pelaku usaha perberasan di Lampung yang mengeluhkan tingginya harga gabah di lapangan. Kondisi itu dinilai berpotensi mendorong kenaikan harga beras sekaligus memberikan tekanan terhadap inflasi. Ketua Perpadi Lampung, Midi Iswanto mengatakan harga gabah yang masuk ke pabrik penggilingan di…

Read More

Respon Cepat Soal Gabah : Komisi II DPRD Lampung Dorong Penegakan Perda

WARTAPOST.CO.ID, Bandar Lampung — Komisi II DPRD Provinsi Lampung mendorong penegakan aturan daerah terkait pengendalian distribusi gabah sebagai salah satu upaya menjaga ketersediaan beras sekaligus menekan kenaikan harga di tingkat masyarakat. Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, mengatakan persoalan kenaikan harga beras premium yang mulai dirasakan masyarakat tidak terlepas dari tingginya harga gabah dan banyaknya gabah yang dibawa keluar daerah. Hal tersebut disampaikan Mikdar, Rabu (2/9/2026), menyikapi berkembangnya persoalan harga gabah dan beras di Provinsi Lampung. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan pangan tetap tersedia dan…

Read More