WARTAPOST.CO.ID, Bandar Lampung — Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung, A.M. Syafi’i, menyoroti sejumlah aspek penting dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2027. Mulai dari ketahanan pendapatan daerah, komposisi belanja, beban utang, pembangunan infrastruktur, hingga pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, seluruhnya dinilai harus dirancang dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan keberpihakan kepada rakyat.
Hal tersebut disampaikan Syafi’i usai penyampaian pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, dalam rangka pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2027, Rabu (21/10/2026).
Dalam pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa penyusunan APBD tidak boleh hanya berorientasi pada keseimbangan angka dalam dokumen anggaran. Lebih dari itu, setiap kebijakan pendapatan dan belanja harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan rakyat.
Salah satu perhatian utama fraksi adalah kejelasan postur anggaran dan ketahanan pendapatan daerah. Berdasarkan rancangan yang disampaikan, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp7,23 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp6,93 triliun. Dengan komposisi tersebut, terdapat surplus sekitar Rp296,28 miliar yang digunakan untuk menutup pembiayaan neto negatif dalam jumlah yang sama.
Menurut Fraksi PDI Perjuangan, surplus tersebut tidak dapat serta-merta dianggap sebagai dana bebas yang bisa digunakan untuk membiayai program baru. Pemerintah Provinsi Lampung perlu memastikan pengelolaan arus kas berjalan baik, terutama apabila realisasi pendapatan tidak mencapai target yang telah ditetapkan.
Dari sisi pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mencapai Rp4,35 triliun atau sekitar 60,13 persen dari total pendapatan. Sementara itu, pajak daerah menjadi kontributor utama dengan target Rp3,34 triliun atau sekitar 76,87 persen dari PAD.
“Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah menjelaskan dasar penetapan target tersebut, perkembangan realisasi penerimaan, potensi piutang yang masih dapat ditagih, serta langkah konkret untuk mencegah kebocoran pendapatan daerah,” kata Syafi’i.
Bukan hanya itu, Syafi’i juga menekankan bahwa optimalisasi pendapatan melalui pajak dan retribusi tidak boleh justru menyulitkan masyarakat, khususnya dalam mengakses layanan dasar. Pemerintah perlu menyeimbangkan kebutuhan peningkatan penerimaan dengan kemampuan masyarakat serta kualitas pelayanan yang diberikan.
Selain PAD, pendapatan transfer yang direncanakan sebesar Rp2,87 triliun juga menjadi perhatian. Fraksi meminta kepastian mengenai alokasi transfer, termasuk skenario penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD), agar perencanaan pendapatan tetap realistis dan tidak mengganggu pembiayaan sektor prioritas.
“Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan kelompok rentan harus tetap menjadi perhatian utama apabila terjadi perubahan kemampuan fiskal daerah,” tegasnya.
Belanja Daerah Perlu Lebih Produktif
Fraksi PDI Perjuangan turut menyoroti komposisi belanja daerah yang dinilai memerlukan penajaman agar ruang investasi untuk pelayanan publik semakin kuat.
Dalam rancangan APBD 2027, belanja operasi direncanakan sebesar Rp4,94 triliun atau sekitar 71,30 persen dari total belanja. Di dalamnya terdapat belanja pegawai sebesar Rp2,72 triliun atau sekitar 39,18 persen dari total belanja. Sementara itu, belanja modal hanya direncanakan sebesar Rp709,15 miliar atau sekitar 10,23 persen.
“Fraksi menilai komposisi tersebut perlu dievaluasi secara cermat agar belanja daerah tidak terlalu banyak terserap untuk kebutuhan rutin, sementara kebutuhan pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik tetap besar,” ujarnya.
Meski demikian, Fraksi PDI Perjuangan tidak menyamakan seluruh belanja operasi sebagai pemborosan. Sebagian belanja tersebut tetap dibutuhkan untuk menunjang layanan pendidikan, kesehatan, dan fungsi pemerintahan lainnya.
Namun, pengeluaran barang dan jasa, perjalanan dinas, rapat, kegiatan seremonial, serta belanja yang kurang mendesak harus diuji berdasarkan urgensi dan manfaatnya bagi masyarakat.
Efisiensi, menurut fraksi, harus diarahkan untuk memperbesar manfaat langsung anggaran bagi rakyat, bukan dengan mengurangi mutu layanan atau menciptakan ketidakpastian bagi pegawai.
“Persoalan pembiayaan utang juga diminta menjadi perhatian serius. Rancangan pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran utang daerah mencapai Rp300,28 miliar, sedangkan belanja bunga direncanakan sebesar Rp63,77 miliar,” kata Syafi’i.
Kedua pos tersebut harus dinilai secara menyeluruh sebagai bagian dari kewajiban fiskal daerah, dengan tetap membedakan klasifikasi pembiayaan dan belanja. Pemerintah diminta membuka informasi mengenai saldo utang, kreditur, jadwal pembayaran, peruntukan pinjaman, serta evaluasi mutu dan manfaat pembangunan yang dibiayai melalui utang.
Fraksi juga meminta penjelasan mengenai rencana penerimaan pembiayaan sebesar Rp4 miliar yang bersumber dari estimasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Dasar estimasi dan kemampuan kas harus dijelaskan secara transparan agar asumsi dalam rancangan APBD dapat dipertanggungjawabkan.
Pajak Kendaraan Harus Semudah Membeli Token Listrik
Salah satu penekanan Fraksi PDI Perjuangan adalah perlunya penyederhanaan prosedur pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
“Fraksi berpandangan, masyarakat yang hendak memenuhi kewajiban pajaknya seharusnya memperoleh kemudahan, bukan justru menghadapi prosedur yang berbelit-belit,” ungkapnya.
Pemerintah Provinsi Lampung diminta memangkas persyaratan dan tahapan yang tidak diperlukan, menghapus pengulangan verifikasi, serta memperluas kanal pembayaran agar masyarakat dapat menunaikan kewajiban dengan lebih praktis.
Pembayaran PKB, menurut fraksi, semestinya semudah membeli token listrik. Tagihan harus jelas, proses pembayaran praktis, sedangkan bukti pelunasan dapat langsung diterima dan tercatat dalam sistem.
Kemudahan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperkuat penerimaan daerah. Sebab, optimalisasi pajak tidak cukup hanya dilakukan melalui penetapan target yang tinggi, tetapi juga harus didukung sistem pelayanan yang sederhana, transparan, dan mudah dijangkau masyarakat.
Pembangunan Jalan Harus Terukur, Bukan Sekadar Serapan Anggaran
Di sektor infrastruktur, Fraksi PDI Perjuangan mendukung pembangunan dan peningkatan kualitas jalan serta jembatan. Namun, dukungan tersebut harus disertai target hasil yang jelas dan dapat diukur.
“Fraksi menyoroti belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi yang direncanakan sebesar Rp558,18 miliar. Anggaran tersebut diminta dirinci agar masyarakat mengetahui bagian yang benar-benar dialokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan,” ujarnya.
Pemerintah perlu menyampaikan persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap, panjang jalan yang masih rusak, serta target peningkatan yang hendak dicapai melalui APBD 2027.
“Fraksi tidak menginginkan anggaran terserap dalam jumlah besar, tetapi kondisi infrastruktur tidak mengalami perbaikan yang signifikan,” tegas Syafi’i.
Peningkatan jalan mantap diminta diprioritaskan pada konektivitas sentra produksi, akses pelayanan dasar, dan penanganan kerusakan dalam satu koridor secara menyeluruh.
Pelebaran jalan juga harus disertai penyesuaian lebar dan kelayakan jembatan agar tidak menimbulkan penyempitan yang membahayakan pengguna jalan.
Selain daftar ruas prioritas, pemerintah diminta menyampaikan besaran anggaran, jadwal pelaksanaan, target hasil, serta jaminan mutu konstruksi. Aspek drainase dan pemeliharaan juga harus diperhatikan agar hasil pembangunan dapat bertahan dalam jangka panjang.
Keberhasilan pembangunan infrastruktur harus diukur dari bertambahnya panjang jalan mantap dan meningkatnya manfaat bagi masyarakat, bukan semata-mata dari besarnya penyerapan anggaran.
Hilirisasi Pertanian Harus Menjawab Kebutuhan Petani
Sebagai partai yang mengusung keberpihakan kepada wong cilik, Fraksi PDI Perjuangan juga memberikan perhatian terhadap program hilirisasi pertanian melalui Program Desaku Maju.
Fraksi menegaskan, hilirisasi tidak cukup dilakukan dengan membagikan bantuan alat pengering hasil pertanian atau dryer. Bantuan tersebut harus terintegrasi dengan kebutuhan mendasar petani, mulai dari ketersediaan air, biaya operasional, dukungan alat dan mesin pertanian, energi, hingga kepastian akses pasar.
“Pemerintah diminta memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan lapangan dan tidak berakhir menjadi aset menganggur karena tidak didukung kesiapan pengelolaan maupun biaya operasional,” kata dia.
Program hilirisasi perlu dirancang dengan menggabungkan dukungan air untuk produksi melalui perbaikan irigasi atau pembangunan sumur bor di lokasi yang layak, bantuan alsintan, serta pendampingan pengelolaan dan pemasaran hasil pertanian.
Penerima bantuan juga harus diseleksi secara terbuka berdasarkan potensi produksi dan kesiapan pengelolaan. Rencana pemeliharaan serta biaya layanan perlu diperhitungkan agar fasilitas yang dibangun dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
“Fraksi menegaskan bahwa keberhasilan hilirisasi harus diukur dari berkurangnya kehilangan hasil panen, membaiknya harga jual, dan meningkatnya pendapatan petani, bukan sekadar banyaknya alat yang diserahkan,” tegasnya
Pada saat bersamaan, dukungan terhadap Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) juga harus diarahkan untuk membangun kemandirian usaha dan memperkuat posisi ekonomi masyarakat.
Atas dasar itu, Fraksi tidak menghendaki anggaran pemerintah hanya menjadi penopang pembayaran gaji rutin yang berpotensi menimbulkan ketergantungan berkepanjangan. Dukungan harus diprioritaskan pada kelayakan usaha, kemampuan pengelolaan, pembukuan, akses pasar, serta kemitraan sesuai kewenangan pemerintah provinsi.
Pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota juga harus jelas agar program berjalan efektif dan tidak tumpang tindih.
“Keberhasilan KDMP harus dilihat dari berjalannya usaha, manfaat ekonomi bagi anggota, serta kemampuan koperasi berkembang secara mandiri, bukan sekadar terbentuknya organisasi atau tersalurkannya biaya administrasi,” tegasnya.
Rotasi Pegawai Harus Berdasarkan Kompetensi
Dalam aspek tata kelola pemerintahan, Fraksi PDI Perjuangan menilai penataan sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung harus memberikan kepastian penugasan sekaligus memperhatikan kompetensi aparatur.
Fraksi memahami bahwa penataan pegawai merupakan bagian dari kewenangan kepala daerah. Namun, perubahan penempatan atau rotasi yang terlalu sering berpotensi mengganggu konsentrasi kerja dan kesinambungan pelayanan publik.
Karena itu, rotasi dan penataan pegawai harus dilakukan secara terencana, objektif, dan transparan berdasarkan kebutuhan organisasi, kesesuaian kompetensi, kualifikasi, beban kerja, serta hasil evaluasi kinerja.
Pelaksanaannya juga harus memperhatikan prinsip sistem merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap pegawai perlu memperoleh kejelasan mengenai penugasan, hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya.
Fraksi mengingatkan agar kebijakan kepegawaian tidak dilakukan secara sewenang-wenang atau didasarkan pada kepentingan di luar pertimbangan profesional. Penataan aparatur seharusnya memperkuat kinerja organisasi, bukan justru mengganggu pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.
Rumah Sakit Wajib Mendahulukan Keselamatan Pasien
Persoalan pelayanan kesehatan turut menjadi sorotan dalam pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan.
Fraksi menegaskan bahwa rumah sakit harus mengutamakan keselamatan pasien dan nilai kemanusiaan, terutama dalam kondisi gawat darurat. Penilaian medis, stabilisasi, dan pertolongan kepada pasien harus segera dilakukan tanpa tertunda oleh persoalan administrasi, kepesertaan jaminan kesehatan, maupun kemampuan keluarga menyediakan pembayaran awal.
Penyelesaian administrasi harus berjalan melalui pendampingan petugas seiring dengan pelayanan medis, bukan menjadi penghalang bagi pasien untuk memperoleh pertolongan darurat.
Fraksi meminta pemerintah memastikan adanya prosedur yang jelas pada rumah sakit yang menjadi kewenangan provinsi, sekaligus memperkuat koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
Untuk pelayanan nonkegawatdaruratan, proses pendaftaran dan rujukan juga harus dibuat sederhana serta memberikan kepastian kepada pasien.
Selain itu, layanan sosial rumah sakit perlu diperkuat untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam proses verifikasi, penjaminan, rujukan, hingga penyelesaian keluhan.
Dukungan anggaran harus dihitung berdasarkan kebutuhan riil, disertai pengawasan terhadap waktu respons dan tindak lanjut atas hambatan administrasi yang dialami pasien.
Hibah, Bagi Hasil, dan Dana Darurat Harus Transparan
Fraksi PDI Perjuangan juga meminta transparansi dalam pengelolaan belanja hibah yang direncanakan sebesar Rp332,44 miliar.
Pemerintah diminta menjelaskan calon penerima sesuai tahapan penganggaran, tujuan pemberian, hasil evaluasi usulan, serta manfaat yang diharapkan. Pengawasan harus diperkuat untuk mencegah tumpang tindih pembiayaan dan memastikan pertanggungjawaban setiap penerima dapat diperiksa.
Sementara itu, belanja bagi hasil yang mencapai Rp1,25 triliun perlu dilengkapi dengan rincian penerima di kabupaten/kota, dasar perhitungan, rekonsiliasi hak, dan jadwal penyaluran.
Kejelasan informasi tersebut dinilai penting agar pemerintah kabupaten/kota dapat merencanakan penggunaan anggaran secara lebih pasti dan mempertanggungjawabkan pemanfaatannya kepada masyarakat.
Pada aspek kesiapsiagaan bencana, Fraksi PDI Perjuangan meminta alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp30 miliar diuji kecukupannya berdasarkan pemetaan risiko bencana, pengalaman penanganan keadaan darurat, dan perkiraan kebutuhan mendesak.
Pemerintah provinsi juga diminta memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota dalam menghadapi bencana maupun kondisi darurat lainnya.
Penggunaan BTT harus mengutamakan keselamatan warga, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemulihan. Kecepatan penanganan tetap harus disertai pencatatan, pelaporan, dan pengawasan yang tertib agar anggaran tepat sasaran serta tidak digunakan untuk kegiatan rutin yang seharusnya dapat direncanakan sejak awal.
Penanganan Stunting Harus Berbasis Hasil
Persoalan penurunan prevalensi stunting juga menjadi bagian penting dalam catatan Fraksi PDI Perjuangan terhadap rancangan APBD 2027.
Fraksi menyoroti target prevalensi stunting sebesar 12,62 persen pada 2026 dan 10,83 persen pada 2029 sebagaimana arah RPJMD. Target tersebut dinilai harus diterjemahkan menjadi program dan alokasi anggaran yang terukur, dengan indikator keberhasilan yang dapat dievaluasi.
Pemerintah Provinsi Lampung diminta menjelaskan capaian terakhir, kesenjangan terhadap target, serta target antara yang hendak dicapai melalui APBD 2027.
Fraksi mengingatkan agar program penanganan stunting tidak hanya terlihat baik dalam dokumen perencanaan, tetapi benar-benar menjangkau keluarga yang paling membutuhkan.
Evaluasi efektivitas anggaran harus dilakukan agar belanja tidak lebih banyak terserap untuk rapat, perjalanan dinas, maupun kegiatan seremonial. Prioritas perlu diarahkan pada pemenuhan gizi ibu hamil dan anak, pemantauan pertumbuhan yang disertai tindak lanjut, serta perluasan akses terhadap air minum aman dan sanitasi layak.
Koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota juga harus diperkuat melalui penetapan wilayah prioritas, pemutakhiran data sasaran, pembagian tanggung jawab, dan evaluasi berkala.
Menurut fraksi, keberhasilan penanganan stunting harus dibuktikan melalui perbaikan kondisi gizi dan penurunan prevalensi yang terverifikasi, bukan hanya berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan atau bantuan yang disalurkan.
APBD Harus Berorientasi pada Kesejahteraan Rakyat
Menutup pemandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa pembahasan Raperda APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2027 harus menghasilkan kebijakan anggaran yang bertanggung jawab, realistis, transparan, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Setiap rupiah yang direncanakan dalam APBD harus memiliki dasar perhitungan yang jelas, tujuan yang terukur, serta mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Fraksi berharap pembahasan bersama pemerintah daerah dapat memperkuat kualitas perencanaan, memperbaiki efektivitas belanja, menjaga ketahanan fiskal, dan memastikan sektor-sektor strategis tetap memperoleh perhatian yang memadai.
Dengan demikian, APBD tidak sekadar menjadi dokumen keuangan tahunan, melainkan instrumen pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan rakyat, memperkuat pelayanan publik, dan mendorong pemerataan kesejahteraan di Provinsi Lampung.
“Demikian pemandangan umum ini kami sampaikan. Semoga pembahasan menghasilkan APBD yang bertanggung jawab dan bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat,” demikian penegasan Fraksi PDI Perjuangan dalam rapat paripurna tersebut.
