Mikdar : Besok, Hasil Rapat Polemik Singkong di Lampung Akan Disampaikan Ke Presiden RI

WARTAPOST.CO.ID, Bandar Lampung — Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tataniaga Singkong DPRD Lampung, Mikdar Ilyas, menggelar rapat daring dengan lima kementerian guna membahas polemik harga singkong di Lampung, Selasa (29/04/2025) pagi.

Dalam rapat yang berlangsung selama tiga jam tersebut, hadir sejumlah pejabat dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Bappenas, serta Badan Pangan Nasional.

Anggota Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Lampung itu menuturkan, pada rapat yang digelar, dirinya diminta memaparkan berbagai persoalan yang dihadapi, baik dari sisi petani maupun industri pengolahan singkong.

“Saya sampaikan semua keluhan yang ada, termasuk risiko jika regulasi pasti tidak segera dibuat. Petani bisa beralih tanam, dan pabrik-pabrik akan terancam tutup,” ujarnya.

Kemudian, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung itu melanjutkan. Rapat koordinasi tersebut, juga membahas langkah-langkah penyelesaian kisruh harga singkong yang berdampak pada ribuan petani dan pelaku industri di Lampung.

“Setiap kementerian menyampaikan pandangannya, dan akhirnya disepakati bahwa isu ini akan ditindaklanjuti secara lebih komprehensif melalui rapat lintas kementerian. Dan hasil rapat besok, akan langsung disampaikan ke Presiden Prabowo,” ungkapnya.

Rapat lanjutan yang direncanakan besok, kata Senior Gerindra Lampung itu, akan merumuskan langkah konkret untuk memperbaiki sistem tataniaga singkong, termasuk regulasi harga dasar dan skema kemitraan antara petani dan industri.

“Sebagai Ketua Pansus Singkong DPRD Lampung. Akan terus berupaya mencari solusi atas polemik ini. Bahkan, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, juga disebut aktif menjalin komunikasi dengan berbagai pihak demi mencari jalan keluar. Paling lambat, ditanggal 05 Mei 2025 besok. Sudah ada hasil keputusan yang menguntungkan semua pihak, baik petani singkong maupun pengusaha, ” tegasnya.

Menurutnya, langkah yang dilakukannya merupakan bagian dari komitmen DPRD Lampung dalam memperjuangkan kesejahteraan petani singkong, mengingat Lampung adalah salah satu daerah penghasil singkong terbesar di Indonesia.

“Kita sama-sama berharap agar polemik singkong di Lampung segera selesai, bagi masyarakat saya mohon doanya,” tegas Mikdar.

Related posts