WARTAPOST.CO.ID, Bandar Lampung — Anggota DPRD Provinsi Lampung, Andika Wibawa, menyoroti kebijakan penghentian sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung. Ia mengingatkan agar penghentian tersebut tidak berlangsung tanpa arah dan batas waktu, melainkan harus diikuti dengan tujuan serta langkah perbaikan yang jelas.
“Proses stop ini juga harus ada tujuan, jangan hanya stop-stop saja. Misalnya dilakukan penyelidikan, apa sebenarnya penyebab anak-anak itu bisa terpapar bakteri. Katanya ada bakteri eboli, yang biasanya bersumber dari air sumur yang tidak higienis,” kata Andika, Rabu (10/09/2025).
Menurutnya, program MBG masih dalam tahap awal sehingga wajar jika ditemukan berbagai kekurangan, baik dari segi dapur, fasilitas, maupun sumber daya manusia (SDM). Banyak tenaga pelaksana yang berasal dari masyarakat sekitar dan belum sepenuhnya memahami standar kebersihan.
“Kita harus maklum, tapi penutupan ini jangan sampai tanpa batas. Harus ada tenggat waktu. Kasihan anak-anak dan juga pihak yang sudah berinvestasi di MBG. Minimal ada peran Dinas Kesehatan untuk memantau agar program bisa berjalan kembali dengan prosedur yang benar,” ungkapnya.
Selanjutnya, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung itu mencontohkan, jika persoalan bersumber dari penggunaan air sumur, maka perlu dipastikan adanya penyaringan dan uji laboratorium sebelum distribusi makanan. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya keterlibatan ahli gizi dalam setiap dapur penyelenggara MBG.
“Memang ahli gizi terbatas di Lampung, tapi bisa diberdayakan keliling. Misalnya, di satu kecamatan ada lima dapur, maka seorang ahli gizi bisa memantau secara bergilir setiap hari sebelum makanan sampai ke anak-anak,” tegasnya.
Untuk itu, Anggota Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Lampung tersebut menilai, kendala teknis seperti ini seharusnya bisa diatasi agar program MBG yang merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto tetap berjalan sesuai tujuan.
“Kasihan kalau program sebesar ini terganggu hanya karena masalah teknis. Uang yang dikeluarkan sangat besar, jangan sampai masyarakat dan program nasional ini yang jadi dirugikan,” ungkapnya.
Andika juga menegaskan, dirinya belum pernah diajak koordinasi langsung oleh Dinas Pendidikan terkait persoalan ini. Namun, ia berharap pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh dan memperbaiki kekurangan. “Sehingga program MBG bisa kembali dibuka dengan pengawasan ketat,” tegasnya.
