WARTAPOST.CO.ID, Bandar Lampung — Menjelang musim haji 2026, Pemerintah Provinsi Lampung terus melakukan berbagai persiapan guna memastikan proses pemberangkatan jamaah haji asal Lampung berjalan lancar, aman, dan nyaman. Salah satu fokus utama adalah kesiapan sarana dan prasarana di Bandara Raden Inten II yang kini kembali berstatus sebagai bandara internasional.
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Syukron Mucthar, menegaskan pentingnya kesiapan seluruh pemangku kepentingan bandara dalam menghadapi meningkatnya aktivitas penerbangan jamaah haji. Sebab, dengan kembalinya status internasional Bandara Raden Inten II merupakan kabar baik bagi masyarakat Lampung. Namun harus diimbangi dengan kesiapan yang matang di semua lini.
“Tahapan musim haji sudah semakin dekat, dimulai sejak bulan Rajab hingga memasuki Syawal. Biasanya, pada masa itu intensitas pemberangkatan jamaah mulai meningkat. Karena itu, seluruh pihak terkait harus benar-benar siap,” ujar Syukron. Senin (12/01/2026).
Bukan hanya itu, Sekretaris Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung tersebut mengingatkan bahwa kesiapan tidak hanya menyangkut operasional penerbangan, tetapi juga pengelolaan kepadatan di kawasan bandara. Ia menilai tingginya antusiasme masyarakat yang mengantar jamaah haji berpotensi menimbulkan kemacetan, mengingat kapasitas Bandara Raden Inten II yang relatif terbatas.
“Kondisi ini perlu diantisipasi sejak dini. Pengaturan lalu lintas, area parkir, serta pembatasan jumlah pengantar jamaah harus disiapkan agar tidak terjadi penumpukan yang mengganggu kenyamanan,” ungkapnya.
Selain itu, Syukron juga menyoroti minimnya fasilitas ibadah di Bandara Raden Inten II. Ia menilai ukuran musala yang tersedia saat ini masih belum memadai untuk melayani jamaah haji dalam jumlah besar. Sementara itu, keberadaan masjid yang ada dinilai terlalu jauh dari ruang tunggu keberangkatan.
“Sebagai bandara internasional yang melayani jamaah haji, fasilitas ibadah seharusnya menjadi perhatian utama. Musala yang representatif dan mudah diakses sangat dibutuhkan. Ini perlu segera dibenahi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Syukron menyampaikan bahwa Komisi V DPRD Provinsi Lampung akan melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung untuk mengetahui sejauh mana kesiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026, termasuk kesiapan teknis, pelayanan, dan fasilitas pendukung lainnya.
Ia juga membuka peluang untuk mendorong pembentukan tim khusus yang melibatkan Komisi V DPRD, pemerintah daerah, pengelola bandara, serta instansi terkait lainnya. Tim tersebut diharapkan dapat memastikan seluruh tahapan pelayanan jamaah haji berjalan optimal dan terhindar dari polemik di lapangan.
“Kami ingin memastikan jamaah haji asal Lampung mendapatkan pelayanan terbaik sejak dari tanah air hingga kembali ke daerah masing-masing. Ini adalah tanggung jawab bersama,” pungkasnya.
