WARTAPOST.CO.ID, Bandar Lampung — “Sebagai anggota DPRD dan kader partai, berkomitmen untuk terus mengawal implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP) agar berjalan optimal dan tepat sasaran. Program ini sangat baik dan berpotensi besar menggerakkan ekonomi desa. Kita harus pastikan pelaksanaannya maksimal agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Dan jelas bahwa, program MBG dan KMP mampu menjadi solusi pemerataan ekonomi hingga ke tingkat desa,” Demikian disampaikan Anggota Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas. Kamis (30/04/2026).
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung tersebut mengungkapkan, selama ini terjadi ketimpangan signifikan dalam perputaran ekonomi nasional, di mana sebagian besar aktivitas ekonomi terpusat di kota besar, khususnya Pulau Jawa.
Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan banyak tenaga kerja usia produktif dari daerah memilih merantau ke kota-kota besar karena peluang kerja yang lebih luas.
“Perputaran uang selama ini lebih banyak di ibu kota dan kota besar, sementara desa hanya mendapat porsi kecil. Ini yang menyebabkan ketimpangan,” ujarnya.
Mikdar merujuk pada pandangan Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti dominasi perputaran ekonomi di pusat-pusat kota. Untuk itu, pemerintah pusat menghadirkan program strategis seperti MBG dan KMP guna mendorong distribusi ekonomi yang lebih merata.
Lebih lanjut Mikdar menjelaskan, melalui program MBG, setiap kecamatan akan memiliki dapur umum yang dikelola secara sistematis, dengan anggaran yang berputar setiap bulan. Ia memperkirakan, satu dapur dapat mengelola anggaran hingga Rp1 miliar per bulan.
“Kalau dalam satu kecamatan ada empat sampai lima dapur, berarti ada sekitar Rp5 miliar uang yang berputar setiap bulan. Ini akan langsung berdampak ke masyarakat sekitar, mulai dari tenaga kerja hingga kebutuhan bahan pokok,” jelasnya.
Selain itu, kehadiran Koperasi Merah Putih dinilai akan memperkuat ekosistem ekonomi desa. Koperasi tersebut tidak hanya mengelola kebutuhan dapur MBG, tetapi juga distribusi pupuk, sembako, dan kebutuhan lainnya. Ia bahkan optimistis, jika dikelola dengan baik, koperasi ini dapat berkembang seperti jaringan ritel modern.
“Kalau pengelolanya profesional dan mampu memanfaatkan akses permodalan dari perbankan, bukan tidak mungkin koperasi ini bisa berkembang seperti minimarket modern, tapi keuntungannya kembali ke anggota,” kata Mikdar.
Bahkan, Mikdar menekankan bahwa perputaran anggaran dari APBN yang masuk ke desa melalui program ini bisa mencapai puluhan miliar rupiah per tahun di setiap kecamatan. Hal ini dinilai sebagai peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
“Bayangkan, satu kecamatan bisa menerima perputaran uang hingga Rp60 miliar per tahun. Ini peluang besar. Kalau koperasi bisa mengambil keuntungan, maka hasilnya juga kembali ke masyarakat,” ujarnya.
Namun demikian, Mikdar mengingatkan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan program tersebut. Ia menegaskan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya.
“Kalau nanti ada kendala, itu bukan pada programnya, tapi pada oknum atau pelaksana di lapangan. Maka ini yang harus kita kawal dan perbaiki bersama,” tegasnya.
