WARTAPOST.CO.ID, Bandar Lampung — Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Partai Gerindra, Mikdar, meminta pengawasan terhadap peredaran beras di Provinsi Lampung diperketat. Hal ini menyusul mencuatnya persoalan praktik pengoplosan beras di Jakarta yang berpotensi merugikan masyarakat, terutama jika menyangkut beras bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat.
Mikdar menegaskan, Lampung tidak boleh kecolongan dengan praktik curang tersebut. Terlebih, kondisi ketahanan pangan dibawah kepemimpinan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat ini dinilai cukup baik dan stabil. Sehingga, harus dijaga melalui pengawasan yang serius dan berkelanjutan.
Menurutnya, Satuan Tugas (Satgas) Pangan bersama aparat penegak hukum (APH) perlu lebih aktif melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap sejumlah titik yang dinilai rawan, termasuk perusahaan penggilingan padi, pabrik beras, hingga jalur distribusi yang berkaitan dengan penyaluran beras bersubsidi.
“Sebagai anggota dewan dari Fraksi Gerindra, khususnya yang memperhatikan persoalan pertanian, kami mendorong Satgas Pangan agar aktif melakukan sidak ke tempat-tempat yang dipandang rawan. Pastikan pengusaha, pabrik-pabrik, termasuk Bulog, benar-benar menjalankan ketentuan. Jangan sampai barang bersubsidi yang keluar dari Bulog justru disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu,” tegas Mikdar.
Lebih lanjut, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung tersebut menjelaskan, praktik pengoplosan beras bukan sekadar persoalan perdagangan, melainkan dapat berdampak langsung terhadap ketersediaan cadangan beras dan daya beli masyarakat.
“Jangan sampai, usaha dan kerja keras Pak Gubernur soal stabilitas pangan, dicederai oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegas Mikdar.
Apabila beras bersubsidi dicampur atau diolah sedemikian rupa untuk kemudian dipasarkan sebagai beras premium, masyarakat berpotensi membeli beras dengan harga lebih mahal dari semestinya. Sementara itu, tujuan subsidi untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau justru tidak tercapai.
“Kalau praktik seperti ini dibiarkan, tentu ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan besar dengan cara yang tidak benar. Beras yang seharusnya menjadi bagian dari program subsidi untuk masyarakat justru bisa dimanfaatkan demi keuntungan pengusaha tertentu. Akibatnya, masyarakat yang dirugikan,” ujarnya.
Oleh karena itu, Senior Gerindra Lampung tersebut juga mengingatkan, pengawasan terhadap komoditas pangan perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya pada beras, tetapi juga pupuk bersubsidi yang selama ini kerap menjadi persoalan di tengah masyarakat.
Menurutnya, kedua komoditas tersebut memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan. Karena itu, setiap potensi penyimpangan dalam distribusi maupun pemanfaatannya harus segera diantisipasi agar tidak menimbulkan persoalan yang lebih besar.
“Kondisi cuaca dan musim kemarau yang berkepanjangan juga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dalam menjaga stabilitas pangan. Jangan sampai persoalan distribusi dan praktik perdagangan curang semakin memperberat kondisi masyarakat,” tegasnya.
Mikdar berharap Pemerintah Provinsi Lampung dapat memperkuat koordinasi dengan Satgas Pangan dan aparat penegak hukum untuk melakukan langkah pencegahan sejak dini. Pengawasan harus dilakukan sebelum muncul persoalan, bukan hanya setelah praktik penyimpangan ditemukan.
“Kita harus melakukan antisipasi terhadap persoalan yang terjadi di daerah lain. Jangan sampai Lampung justru kecolongan. Kalau sampai terjadi, tentu kita semua akan malu, baik pemerintah daerah, legislatif maupun aparat penegak hukum,” katanya.
Selain itu, Wakil Ketua DPD Gerindra Lampung itu juga membuka ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif melaporkan apabila menemukan dugaan praktik pengoplosan beras, penyalahgunaan beras bersubsidi, maupun penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi. Karena, langkah antisipasi dan pengawasan terpadu tersebut harus menjadi perhatian bersama demi mempertahankan ketahanan pangan Lampung, menjaga stabilitas harga, serta melindungi daya beli masyarakat.
“Partisipasi masyarakat penting untuk membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan di lapangan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap rantai distribusi pangan. Saya minta, jika ditemukan praktek kotor tersebut, laporkan ke kami. Saya siap,” tegasnya.
