GRP : Komisi I Minta ATR/BPN Kota Bandar Lampung Lampung Evaluasi, Penguatan Pengawasan Pelayanan Publik

WARTAPOST.CO.ID, Bandar Lampung — Diskusi yang digelar dalam kunjungan kerja yang dilakukan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, ke Kantor ATR/BPN Kota Bandar Lampung merupakan langkah positif atas aspirasi masyarakat yang diterima oleh Komisi I beberapa waktu yang lalu. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Garinca Reza Pahlevi. Selasa (25/11/2025).

Menurut Garinca, agenda ini merupakan bagian dari tugas pengawasan pasca hearing, dan akan dilakukan ke seluruh kantor ATR/BPN di Lampung. Ia menegaskan bahwa kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung persoalan-persoalan pelayanan pertanahan yang kerap dikeluhkan masyarakat.

“Persoalan pelayanan ini bukan berarti BPN tidak bekerja atau tidak menerima pengajuan masyarakat, tetapi lebih kepada pelayanan yang belum maksimal. Itulah yang kami potret dalam fungsi pengawasan DPR,” kata Garinca.

Selain itu, Anggota Fraksi NasDem DPRD Provinsi Lampung itu menyoroti persoalan sumber daya manusia di lingkungan ATR/BPN. Menurutnya, BPN harus terus melakukan peningkatan kompetensi melalui berbagai pelatihan baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Pelayanan, dan interaksi langsung dengan masyarakat, pengalaman di lapangan tetap menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan,” ujarnya.

Selanjutnya, Garinca menambahkan bahwa salah satu keluhan yang paling sering disampaikan masyarakat kepada DPRD yaitu lamanya proses penyelesaian sertifikat tanah. “Proses yang panjang ini selalu menjadi aduan masyarakat kepada kami. Sebagai wakil rakyat, kami berkewajiban menyampaikan hal ini kepada pihak BPN disertai dengan alasan serta masukan yang konstruktif,” jelasnya.

Menurutnya, kunjungan tersebut tidak hanya untuk menerima laporan, tetapi juga memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik, cepat, dan transparan. Ia berharap melalui evaluasi langsung ini, jajaran ATR/BPN dapat memperbaiki berbagai kekurangan sehingga pelayanan pertanahan di Lampung semakin prima.

“Ini menjadi tiga poin utama yang kami potret: pelayanan, sumber daya manusia, dan tindak lanjut atas berbagai aduan masyarakat. Kami berharap adanya peningkatan setelah evaluasi ini,” tutupnya.

Related posts