WARTAPOST.CO.ID, Bandar Lampung — Anggota Fraksi Golkar DPRD Provinsi Lampung, Putra Jaya Umar, mendesak agar Tim Seleksi (Timsel) Komisi Informasi (KI) segera mendapatkan Surat Keputusan (SK) sehingga dapat langsung menjalankan tugasnya.
Menurut Putra, proses pengajuan Timsel telah dilakukan. Saat ini, pihaknya tinggal menunggu proses penerbitan SK sebagai dasar bagi Timsel untuk mulai bekerja.
“Kita sudah masukkan. Timsel tinggal di-SK-kan lagi. Kalau sudah ada SK, kan langsung kerja,” kata Putra Jaya Umar.
Bahkan, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung tersebut menegaskan, DPRD Provinsi Lampung meminta agar proses tersebut tidak berlarut-larut. Terlebih, keberadaan Timsel dinilai penting untuk memastikan tahapan seleksi dapat segera berjalan sesuai ketentuan.
Putra mengatakan, pihaknya juga masih akan menelusuri lebih lanjut penyebab belum diterbitkannya SK Timsel. DPRD belum dapat memastikan apakah terdapat kendala administratif maupun pertimbangan lain yang menyebabkan proses tersebut belum rampung.
“Kita mau telusuri lagi. Kita minta secepatnya mulai bekerja. Soal pertimbangan, mungkin kita belum klarifikasi,” ujarnya.
Ia menyebut, pihaknya juga belum mengetahui secara pasti apakah proses tersebut akan dilakukan bersamaan dengan tahapan seleksi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID). Karena itu, DPRD masih akan melakukan komunikasi dan meminta penjelasan kepada pihak terkait.
“Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa action. Itu tadi akan kita pertanyakan. Kita dapat internal tulisan itu tadi, hambatannya apa, yang kita tanyakan. Kita belum bisa jawab karena kita belum konfirmasi,” jelasnya.
Putra menegaskan, hasil pembahasan internal DPRD mengarah pada satu kesimpulan utama, yakni meminta agar SK Timsel segera diterbitkan dan Timsel dapat langsung menjalankan tugasnya.
“Kesimpulan kita tadi rapatnya, dari kami satu, kami minta segera di-SK-kan Tim Seleksi dan langsung kerja,” tegasnya.
Selain mendorong percepatan penerbitan SK, DPRD Provinsi Lampung juga berencana melakukan komunikasi langsung dengan Pemerintah Provinsi Lampung. Komunikasi tersebut dinilai penting untuk memastikan tidak ada lagi hambatan dalam proses pembentukan Timsel.
Putra mengatakan, komunikasi dengan Gubernur Lampung juga akan dilakukan, termasuk melalui unsur pimpinan DPRD dan komisi terkait.
“Dari unsur pimpinan juga akan ketemu sama ketua dan gubernur. Komisi juga, pimpinan DPRD dan fraksi mewakili komisi ke gubernur, mungkin didampingi ketua komisi,” katanya.
Ia berharap langkah koordinasi tersebut dapat mempercepat proses sehingga Timsel sudah dapat mulai bekerja dalam waktu dekat.
Ketika ditanya mengenai target pelaksanaan, Putra menegaskan DPRD menginginkan proses tersebut dapat diselesaikan pada Oktober 2026.
“Kita mintanya di bulan ini,” pungkasnya.
